Adie Prasetyo

Because History Must be Written

RESENSI BUKU PANCASILA

Posted by Ndaru Nusantara pada 3 Juni 2010

Pada mulanya adalah neoliberalisme, dan akhirnya berbuah kesengsaraan. Jika kita baca sejarah ekonomi-politik neolib, hipotesis ini mendapat pembenarannya. National Bureau of Economic Research mencatat, krisis ekonomi dunia sudah terjadi selama 33 kali sejak 1854 sampai dengan 2007. Krisis tersebut terjadi karena negara-negara panganut ajaran ekonomi neolib bersiteguh menggunakan sistem pasar sebagai jalan menuju kemakmuran dan kemajuan.

Selengkapnya
Atas alasan itu, buku ini dengan tegas mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merefleksikan dan memproyeksikan kembali masa depan ekonomi-politik Indonesia dengan cara pandang yang berbeda dengan paham neolib (halaman 30).

Buku ini ditulis oleh tujuh belas aktifis muda dan pegiat ekonomi-politik Pancasila dengan bidang keilmuan. A. Prasetyantoko dalam pengantarnya mengingatkan pentingnya perubahan platform ekonomi dengan membuat blue print ekonomi nasional yang berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan rakyat. Diperlukan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan, serta berusaha melepaskan diri dari ketergantungan (mandiri) dari pihak asing (halaman 8).

Sementara, Yudhie Haryono (Nusantara Centre), menitikberatkan studinya pada tiga hal utama: perubahan konsepsi, perubahan agensi (aktor), serta bagaimana merajut mimpi atau masa depan bangsa. Perubahan konsepsi―dari neolib ke ekonomi Pancasila―mutlak dilaksanakan sebagai prasyarat penghapusan kemiskinan dan pengangguran. Perubahan konsepsi belumlah cukup apabila tidak didukung oleh perubahan agensi (aktor) yang akan memainkan peran ”revolusi ekonomi” tersebut. Jamak diketahui, saat ini pemegang kebijakan ekonomi masih dikomandani oleh para figur yang beraliran neolib: Boediono, Sri Mulyani, Chatib Basri, dll. Selanjutkan diperlukan pula reorientasi masa depan bangsa agar cita-cita kesejahteraan tak tergerus oleh zaman (halaman 35).

Secara lebih mendalam, Herry B-Priyono (STF Driyarkara) menelusuri apa dan bagaimana neolib lahir, berkembang dan beroperasi. Ia menegaskan bahwa neolib bukan semata-mata soal ekonomi, tetapi juga proyek mengatur ulang hubungan manusia dan masyarakat. Tentu saja, proyek itu pada gilirannya menuntut peraturan ulang bidang kegiatan politik, hukum, pendidikan, budaya, hubungan kerja, dan sebagainya (halaman 47). Bila saat ini marak terjadi privatisasi pada bidang kesehatan, pendidikan, energi dan serta sumber daya alam, pertanian, dan sebagainya, di mana hal itu telah menjadi agenda neolib yang sedang membahana di segala penjuru dunia.

Dua pakar ternama, yakni Revrisond Baswir (UGM) dan Ichsanuddin Noorsy menggariskan tulisannya pada upaya untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan. Dalam kerangka kebangkitan ekonomi kerakyatan, mereka berkesimpulan untuk tidak memilih para pemimpin yang jelas mengimani dan mengamalkan neolib. Sebaliknya, perlu dilakukan kaderisasi yang terus menerus untuk melahirkan pemimpin berhaluan nasionalis dengan menyelenggarakan sistem ekonomi kerakyatan (halaman 59).

Sementara itu, para penulis lain berusaha memperkuat argumentasi gagasan back to basic, yakni meneguhkan kembali Pancasila dalam segala lini kehidupan. Ahmad Taufan Damanik (Universitas Sumatera Utara) mengetengahkan bagaimana konsep keadilan sosial yang bertumpu pada negara yang membela warga negara. Kemudian, Syamsul Hadi (FISIP UI) merekomendasikan ekonomi Pancasila sebagai ”jalan ketiga” yang mampu menjamin keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Dengan sangat baik, I Wibowo dengan judul tulisannya ”Metamorforsis Warga Negara,” melakukan kritik terhadap hilangnya konsep/paham warga negara dan digantikan dengan konsep-konsep ekonomi, seperti ”konsumen” atau ”rakyat.” Ini semua diakibatkan oleh mengguritanya sistem pasar yang nota bene meminggirkan peran negara terhadap warga negara.

Dalam tataran praksis, Dani Setiawan (KAU) mencemaskan tingkat utang luar negeri Indonesia di mana dari tahun ke tahun terus meningkat. Sebagaimana kita pahami, dalam bahasa John Perkins, utang luar negeri ini sesungguhnya dijadikan sebagai perangkap atau alat untuk memuluskan kepentingan ekonomi dan politik negara-negara debitor terhadap negara-negara kreditor. Maka, tak ada ekonomi kerakyatan tanpa penghapusan utang luar negeri, kesimpulan Dani.

Di lain hal, Henri Saragih (Serikat Petani Indonesia) menyimpulkan bahwa tak ada ekonomi kerakyatan tanpa reforma agraria. Tak ada ekonomi kerakyatan tanpa memperluas kesempatan dan akses bagi petani. Secara berturut-turut, Ahmad Daryoko, M Noor Azasi, Abdul Ghopur, dan Irfan Mohammad mengulas bagaimana neolib menguras potensi kekayaan alam kita, terutama pada bidang energi (PLN), hutan, serta kesehatan. Dua penulis lainnya, yakni Suroto dan Anik Dwi Martuti, menguraikan bagaimana koperasi benar-benar dapat menjadi centre of grafity (jantung) perekonomian rakyat. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: