Adie Prasetyo

Because History Must be Written

MEMETIK “BUAH” DEMOKRASI

Posted by setyonegoro pada 20 Agustus 2010

Dalam langgam sejarah Indonesia, saat ini kita sedang berada pada babak pematangan (konsolidasi) demokrasi. Mematangkan demokrasi berarti membumikan nilai-nilai demokrasi itu sendiri agar tak berjarak dengan rakyat. Membumikan demokrasi,ungkap Bung Hatta (1960), berarti menyeimbangkan berjalannya demokrasi politikdengan demokrasi ekonomi. Sebab, “demokrasi politik saja tidak dapat melaksanaan persamaan dan persaudaraan. Di sebelahdemokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, yakni melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia.” (Muhammad HattaDemokrasi Kita: 1960).

Tegasnya, hakikat dari pematangan dan pembumian demokrasi merupakan prosesinti dari demokrasi itu sendiri. Proses ini melampaui proses-proses artifisialdemokrasi di satu sisi, dan pemujaan terhadap demokrasi politik di sisi yanglain. Memang, memilih demokrasi adalah memilih padaproses, nilai-nilai, alat, sekaligus paradigma. Namun demikian, ketika segaladaya upaya telah dikerahkan untuk merealisasikan ide demokrasi, maka tugasselanjutnya dari konsolidasi demokrasi adalah menyejahterakan rakyat (welfaresociety). Kesejahteraan adalah ujung dan tujuan demokrasi. Apalah artinyademokratis tetapi banyak rakyat yang miskin dan bodoh?

MelampauiDemokrasi Politik

Secarateoritis, pembumian demokrasi memerlukan tahapan-tahapan penting. Setidaknya ada empat proses utama dalam meniti demokrasi seperti dijelaskan para ilmuan politik kontemporer, misalnya Donald Share (1987), Larry Diamond (1992), O’Donnell dan Phillipe C. Schmitter (1993) Juan Linz dan Alfred Stepan (1994) serta Robert Dahl (1999).

Tahapanpertama berjalan sebelum keruntuhan rezim otoriter. Dalam tahap inibiasanya terjadi kombinasi di antara beberapa hal, yaitu: (1) lahirnya kritisisme dari luar rezim-berkuasa yang terbangun secara gradual dan semakinmenguat; (2) rezim-berkuasa mengalami perpecahan internal; (3) kelompok militeratau angkatan bersenjata pun mengalami perpecahan dan/atau perubahan orientasipolitik; (4) rezim-berkuasa menghadapi krisis ekonomi dan/atau politik yangsemakin sulit dikendalikannya; dan (5) berkumandangnya tuntutan perubahan yangsemakin kuat.  Tahapan ini biasanya disebut dengan istilah tahapanpratransisi.

Tahapkedua, adalah tahap terjadinya liberalisasi politik awal yang dicirikandengan:  (1) jatuh dan/atau berubahnya rezim-berkuasa; (2) meluasnyahak-hak politik rakyat melalui wadah political-rights dan civil-liberties;(3) terjadinya ketidaktertataan pemerintahan (ungovernability); (4)terbentuknya ketidakpastian dalam banyak hal; (5) terjadinya ledakanpartisipasi politik publik. Biasanya tahap ini ditutup dengan terjadinyapemilihan umum yang demokratis dan pergantian pemerintahan sebagai konsekuensilogis dari hasil pemilihan umum tersebut.

Kemudian tahap ketiga demokratisasi dikenal dengan istilah transisi. Tahapan iniberlangsung dengan telah berwujudnya pemerintahan baru yang bekerja denganlegitimasi yang memadai, atau bahkan kuat. Di bawah pemerintahan baru inilahkemudian dilakukan penataan ulang terhadap seluruh perangkat yang menyokongsistem politik, sosial, dan ekonomi. Penataan ulang terhadap perangkat sistemyang ada dalam negara akan berkait dengan pergantian para aktor yangnondemokratis atau nonreformis, tumbuhnya lembaga atau institusi baru,terjadinya perubahan dan pergantian peraturan berikut mekanisme kerja, sertaperubahan kebudayaan ke arah kultur yang lebih demokratis.

Tahapan terakhir dalam proses menuju negara yang demokratis adalah konsolidasidemokrasi. Dalam tahapan ini, demokratisasi, ditandai oleh banyaknya aktor barudan bersih dalam pemerintahan; adanya aturan—termasuk konstitusi—yang sudahdiperbaiki; hingga berubahnya cara berpikir, perilaku, serta budaya lama kearah cara-cara baru yang demokratis.

Kitalayak bersyukur telah berhasil melampuai proses-proses pratransisi dan transisidengan aman dan damai. Namun demikian, kita tidak boleh terlena begitu sajakarena masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Ibarat sebuahtanaman; saat ini akar, ranting, dan daun demokrasi telah mekar bersemi di bumiIndonesia ini. Tugas selanjutnya tiada lain adalah terus merawat, memberipupuk, dan menyiraminya, agar buah demokrasi itu lekas tumbuh dan dapat dipanenoleh masyarakat banyak. Dalam bahasa yang lebih lugas, seluruh pranata,struktur dan infrastruktur demokrasi yang terbangun itu tidak akan memberidampak yang mendalam kepada rakyat apabila masih ada sekat dalam ruangkontestasi ekonomi.

Kesenjangan

Sebagaimana tertulis dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945, yang dimaksuddengan demokrasi ekonomi adalah suatu keadaan ekonomi di mana, “produksi dikerjakanoleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggotamasyarakat.” Prioritas utama politik perekonomian yang demokratis adalahdiletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang.

Namundalam pengamatan empiris, kinerja ekonomi kita masih terdapat kekurangan.Misalnya, kesenjangan ekonomi antar pelaku, antar wilayah, antar sektor, danantar kelompok pendapatan. Sebagai contoh, menurut majalahForbes (11/3/2009), di antara nama-nama orang kaya kelas dunia terseliplima nama orang kaya dari Indonesia yang memiliki harta di atas 1 miliar dollar AS. Mereka adalah Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono, duabersaudara pemilik Grup Djarum. Kemudian Sukanto Tanoto, pemilik imperiumbisnis Raja Garuda Mas (RGM) Grup; Martua Sitorus, pendiri WilmarInternational; serta Peter Sondakh, pendiri Grup Rajawali. Mereka pula yang kini menjadi lima orang terkaya di Indonesia.

Sementaradi sudut lain, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih cukup mengkhawatirkan.Sebagaimana dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS: 2009), jumlah pendudukmiskin Indonesia saat ini sebesar 14,15 persen atau sebanyak 32,53 juta jiwa.Sedangkan tingkat pengangguran sebagaimana dilaporkan BPS menunjukkan, padaAgustus 2008 mencapai 9,39 juta jiwa atau 8,39 persen. PadaFebruari 2009 angka pengangguran terbuka berkurang menjadi 9,26 juta atau 8,14persen.

Menilikdata tersebut, jelas terdapat kesenjangan yang sangat lebar antara kaum yangkaya dengan kaum papa. Hal ini disebabkan struktur ekonomi kita masih dikuasaioleh sebagian kaum pemodal kakap (kaum borjuasi) yang nota bene kurang memilikikepedulian kepada struktur masyarakat di bawahnya. Meminjam Rizal Ramli,struktur ekonomi Indonesia saat ini lebih menyerupai gelas anggur. Di puncaknyadikuasai kelompok kecil usahawan dengan menguasai 90 persen ekonomi nasional,sementara di tengahnya pengusaha menengah sangat kecil jumlahnya. Dan, padalapisan bawah adalah ekonomi rakyat yang terdiri dari usaha mikro, usaha kecildan koperasi yang merupakan kelompok paling besar, dengan basis penguasaanekonomi yang sangat kecil.

Strukturekonomi semacam ini tentu sangatlah tidak sehat dan merugikan kalangan ekonomikecil (UMKM). Apalagi ditambah dengan absennya negara dalam memberdayakan danmengembangkan sentra-sentra UMKM sebagai jantung perekonomian rakyat. Untukitu, diperlukan keberpihakan yang adekuat dari segenap unsur pemerintahan, baikdalam segi kebijakan maupun pelaksanaannya, terhadap sektor UMKM. Sebab,memedulikan, memberdayakan dan mengembangkan UMKM adalah sama saja denganmemberikan nafas bagi kaum miskin untuk beranjak lepas dari kemiskinan. Lebihdari itu, pola pemberdayaan yang dikembangkan juga harus bersifat jangkapanjang.

Dalamhal ini, pemerintah wajib memberi akses permodalan, akses SDM), akses teknologidan informasi, akses market, agar sektor UMKM benar-benar dapat menjadi tulangpenyangga ekonomi rakyat. Bukankah selama ini sektor UMKM merupakan ’dewapenolong’ saat kita terjerembab krisis?. Dapat kita lihat, saat ini sebesar85,4 juta orang atau 96,18% dari total tenaga kerja yang ada ditampung olehUMKM. Jumlah ini meningkat 2,62% atau 2,1 juta orang dibandingkan 2005.Kontribusi usaha kecil dalam menyerap tenaga kerja tercatat sebanyak 80,9 jutaorang atau 91% dan usaha menengah sebanyak 4,4 juta orang atau 5%.

Diluar semua itu, memang harus ada tindakan ’luar biasa’ yangdi dalamnya didukung oleh keberanian, ketekunan, keseriusan, kerja keras danpemihakan yang adil agar rakyat dapat ikut serta menikmati ‘buah’ demokrasi.Kehendak juga ini harus didukung dengan perubahan tata kelola ekonomi, darisistem neoliberalisme (kapitalisme) oleheconomichitman, menuju sistem ekonomi kerakyatan yang dikelola oleh aktor-aktor prorakyat miskin. Semoga (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: