Adie Prasetyo

Because History Must be Written

Bebasnya Empat Terpidana Korupsi Dana BI

Posted by Ndaru Nusantara pada 22 Agustus 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta – Empat terpidana kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia, yakni Aulia Pohan, Maman Soemantri, Bunbunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin, dibebaskan dari penjara sejak Rabu lalu.

Alasannya, menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, mereka saat ini sudah menjalani masa pembebasan bersyarat setelah dikurangi remisi dan lain-lain. “Tak hanya Pak Aulia, tiga mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia juga sudah boleh pulang,” kata Patrialis di kantornya, Jumat (20/8).

Aulia dan kawan-kawan disidang bersama dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia sebesar Rp 100 miliar pada 2003. Pada Juni tahun lalu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada Aulia, yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 27 November 2008. Hukuman itu sama seperti yang diterima Maman. Adapun Bunbunan dan Aslim diganjar 4 tahun penjara.

Belakangan Mahkamah Agung lewat putusan kasasi pada pertengahan Maret lalu mengurangi hukuman mereka menjadi 3 tahun. Menurut Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Nurhadi, putusan itu dijatuhkan bersama-sama karena kebijakan yang dilakukan Dewan Gubernur Bank Indonesia bersifat kolegial.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Haryono Umar mengaku terkejut atas pembebasan Aulia Pohan dan kawan-kawan itu. “Kami bingung, kok bisa semudah itu mereka dapat pengurangan hukuman?” kata Haryono saat dihubungi Tempo, Jumat.

Ia juga mempertanyakan pembebasan tersebut, apakah sudah sesuai dengan aturan bahwa seorang narapidana bisa dibebaskan setelah menjalani dua pertiga masa hukumannya.

Soal pembebasan Aulia, sejumlah kalangan menduga pembebasan bersyarat itu dilakukan setelah ia mengumpulkan remisi sebanyak 6 bulan pada Perayaan Proklamasi Kemerdekaan RI ke-65, 17 Agustus 2010.

“Pembebasan bersyarat itu kan turunan dari proses remisi,” kata Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar. “Itu luar biasa. Hadiah negara bagi para koruptor memang luar biasa,” ia menegaskan.

Haryono Umar menambahkan, aturan pemberian remisi saat ini, yang kemudian bisa berbuntut pada pembebasan bersyarat, tak memenuhi rasa keadilan masyarakat. “Perlu dipikirkan bagaimana aturan tersebut bisa lebih baik lagi,” katanya, “Harusnya remisi itu sedikit saja, bahkan tak ada remisi untuk koruptor.”

Patrialis berkukuh tak melanggar rambu-rambu pemberian remisi. Ia menegaskan, remisi mengenai tindak pidana umum akan diberikan setelah 6 bulan seorang narapidana menjalani hukuman pidana. Sedangkan remisi bagi koruptor diberikan setelah terpidana menjalani sepertiga hukuman pidana. “Kalau orang memang sudah saatnya keluar, keluar dong,” katanya.

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi memastikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak ikut campur dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada Aulia Pohan, yang juga besannya. “Presiden sama sekali tak mencampuri hal itu,” kata Sudi di Istana Negara , Jumat. [TEMPO]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: