Adie Prasetyo

Because History Must be Written

Reformasi POLRI

Posted by Ndaru Nusantara pada 23 Agustus 2010

TANPA perubahan radikal, Kepolisian Negara Republik Indonesia tak akan mampu memenuhi tuntutan reformasi publik. Kata reformasi saja belakangan ini sudah menjadi sekadar kombinasi huruf yang diucapkan berulang-ulang untuk menangkis kritik atau mengalihkan isu. Situasi kepolisian sudah gawat darurat. Perubahan mengharuskan perombakan luar biasa yang diawali penggantian pucuk pimpinan dan harus melibatkan pihak luar.

Kepala Polri yang sekarang, Bambang Hendarso Danuri, adalah pusat dari institusi yang gagal mengubah sentimen publik. Jangankan membuat perbaikan, Kapolri justru menambah panjang daftar keburukan, yang kian menguatkan perasaan jengah, gusar, dan terhina oleh kinerja polisi.

Puncak tindakan tak terpuji itu justru dilakukan Kapolri di ujung masa jabatannya–berakhir pada Oktober nanti. Tanpa mempertimbangkan asas kepatutan, Kapolri menempatkan orang-orang kepercayaan dengan prestasi meragukan di sejumlah posisi penting. Dia sengaja memilih beberapa orang yang sulit disebut bersih, karena mereka termasuk perwira polisi yang memiliki rekening “gendut” dengan asal-usul mencurigakan.

Di sini ada masalah kredibilitas, sesuatu yang dalam rapor Polri tercatat merah. Sebagian “cacat” kredibilitas ini tentu saja tak lepas dari berbagai blunder Bambang selama memimpin. Langkah-langkah serampangan itu menjadi indikator gamblang betapa penegak hukum berseragam cokelat itu belum juga lepas dari citra buruk: jauh dari ramah, tak profesional, dan tak bersih. Semua hal itu bisa saja membuat sebagian orang berpikir bahwa perilaku polisi di sini tidak ada bedanya dengan di negara yang tidak demokratis, dipimpin diktator, dan dijangkiti penyakit korupsi tingkat ganas.

Ketidakhadiran orang nomor satu Kepolisian RI itu untuk melantik sejumlah pejabat baru polisi, dua pekan lalu, merupakan contoh mutakhir karut-marut yang kian akut. Simpang-siurnya penjelasan tentang menghilangnya Bambang bukanlah semata-mata bukti polisi tak mampu berkomunikasi dengan baik secara internal maupun eksternal. Tapi dari kejadian itu orang juga bisa mengendus ketidakberesan yang lebih genting. Kabarnya, pada hari dia menghilang, Bambang dipanggil dan ditegur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal rencana pelantikan para pejabat baru yang tidak mencerminkan semangat perubahan untuk menjadi lebih baik itu.

Peristiwa itu terjadi ketika Polri lagi-lagi sedang babak-belur sehubungan dengan persidangan kasus dugaan penyuapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Anggodo Widjojo. Dalam hal ini, Bambang menjadi sasaran langsung kecaman karena tak bisa menunjukkan bukti rekaman percakapan antara Ade Rahardja, salah seorang deputi Komisi, dan Ary Muladi, pengusaha yang diduga makelar kasus. Bambang Hendarso sangat ceroboh mengatakan rekaman itu ada di tangannya, padahal belakangan polisi gagal memperdengarkannya di pengadilan dan akhirnya mengakui rekaman itu tak pernah ada.

“Kebohongan terbuka” itu tak bisa tidak mesti berkonsekuensi tunggal: pemecatan–jika yang bersangkutan tak mau mundur. Presiden Yudhoyono tak boleh bimbang untuk melakukannya sesegera mungkin. Namun itu pun baru langkah awal. Segera sesudah itu, Presiden harus mereformasi tubuh kepolisian. Institusi ini tak boleh terus-menerus mengecewakan publik, stakeholder-nya yang utama.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: