Adie Prasetyo

Because History Must be Written

Pemberdayaan Komunitas di Permukiman Kumuh

Posted by Ndaru Nusantara pada 25 Agustus 2010

Oleh : Linda Darma janti

Saat ini Indonesia menghadapi besarnya masalah jumlah penduduk yang bermukim di perkotaan. Jumlah penduduk Indonesia yang bermukim diperkotaan telah mencapai 112 juta jiwa. Hampir seperempat penduduk perkotaan (23,1%) atau sekitar 25 juta jiwa, bertempat tinggal di kawasan permukiman kumuh. Ini artinya, hampir 10 persen dari total penduduk

Indonesia masih memerlukan perhatian serius dalam pembangunan perkotaan, khususnya perumahan dan permukiman perkotaan. Urbanisasi menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan. Dengan adanya tingkat perpindahan penduduk yang cepat (laju urbanisasi antara 1% – 1,5% per tahun), dalam kurun waktu 20 hingga 25 tahun lagi, jumlah penduduk perkotaan di Indonesia akan dapat mencapai 65%.

Besarnya arus urbanisasi ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, daya tarik perkotaan sebagai penyedia lapangan kerja, fasilitas dan utilitas publik (pull factor). Kedua, tekanan kawasan perdesaan yang mempunyai keterbatasan lapangan kerja, fasilitas dan utilitas publik (push factor). Terdapat beberapa faktor lain yang dapat memperluas besaran permukiman kumuh di perkotaan, seperti: Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hunian/papan masih sangat terbatas; Belum adanya data dan informasi serta peta masalah yang terukur dari setiap kota yang menggambarkan data up to date kawasan permukiman kumuh; Orientasi pembangunan daerah yang lebih banyak ditujukan untuk peningkatan ekonomi formal, dan hanya sedikit mempertimbangkan kebutuhan sosial ekonomi rakyat miskin dan rentan di perkotaan.

Dalam menangani permukiman kumuh, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum telah berupaya untuk menangani permukiman kumuh perkotaan secara maksimal yang dilakukan melalui berbagai program, yaitu: Peningkatan Kualitas Permukiman Perkotaan; Peremajaan Kota (Pembangunan Rusunawa); Peningkatan Pelayanan Prasarana Permukiman Berbasis Masyarakat (Pamsimas/Sanimas); Pengentasan Kemiskinan (PNPM Mandiri/P2KP); dan Peningkatan Kualitas Permukiman Perdesaan (Agropolitan dan PPIP). Tidak hanya aspek yang bersifat fisik, program-program tersebut juga menekankan aspek pembangunan sosial budaya.

Pembangunan Sosial
Sejauh ini, pemerintah memang telah intensif menyelenggarakan berbagai program untuk mengatasi berkembangnya permukiman kumuh di perkotaan. Kebijakan pembangunan permukiman kumuh harus sejalan dengan kebijakan sosial sehingga mampu mencapai sasaran program. Pembangunan fisik lebih mudah diselenggarakan namun akan “percuma” jika tidak diikuti dengan pembangunan sosial warga setempat. Perubahan perilaku masyarakat yang hidup di permukiman dengan keterbatasan sarana dan prasarana, memerlukan perilaku sosial yang menunjang pemeliharaan lingkungan permukiman. Pembangunan yang bertumpu pada komunitas di permukiman kumuh (spatial) akan lebih efisien jika mengikutsertakan warga. Pembangunan berorientasi pada kebutuhan warga masyarakat sehingga tidak seragam dan bukan dari atas atau “top-down”.

Pemeliharaan pembangunan fisik perlu diikuti dengan bagaimana menjaga, memelihara dengan pola hidup yang sadar akan lingkungan, misalnya perilaku “kebersihan” (pengelolaan sampah rumah tangga), pemanfaatan air bersih, listrik, sirkulasi udara menjaga sistem sanitasi lingkungan, limbah padat atau cat dan sebagainya. Baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Keterbatasan sarana yang ada memerlukan sikap, perilaku yang lebih menunjang “kesehatan sosial dan lingkungan” di permukiman kumuh.

Ruh pembangunan komunitas adalah pengorganisasian komunitas bagaimana warga mampu berorganisasi dalam menyelesaikan dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Berbagai keterbatasan di permukiman kumuh memerlukan pengelolaan potensi lokal sosial, budaya, lingkungan, fisik yang menjadi karakteristik permukiman kumuh. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal termasuk social securities.

Status warga permukiman kumuh harus dipertimbangkan (status penduduk tetap dan kontrakan), mobilitas dan orientasi pada daerah asal penduduk yang tinggi akan menghambat proses pemberdayaan komunitas. Mekanisme sosial warga permukiman kumuh harus ditata dari sisi kebersamaan, kepedulian, keamanan, dan kenyamanan sosial. Hal ini dimulai dari tingkat rumah tangga atau keluarga sampai di tingkat komunitas (RT/RW) dalam unit kelurahan.

Pengorganisasian dapat dilakukan melalui sistem administrasi kependudukan melalui RT/RW. Aktivis atau kader di tingkat RW/Kelurahan dapat dijadikan motor dalam pelaksanaan program di permukiman kumuh, termasuk dalam menghimpun potensi dari luar komunitas (khususnya pendanaan/financial kapital). Keterpaduan dan kordinasi program dari berbagai instansi menjadi kunci keberhasilan berbagai program dalam peningkatan kualitas kehidupan sosial atau ”quality of social life” (fisik, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan pendidikan dsb yang berbau “sektoral”). Keterkaitan pemangku kepentingan harus mampu menjamin pelayanan perumahan dan peningkatan kualitas hidup di permukiman kumuh dengan memperkuat warga komunitas (“strengthening communities”).

Koordinasi dan Terpadu
Untuk menghilangkan permukiman kumuh di perkotaan, terlebih yang memiliki areal yang luas dan berada di pusat kegiatan, bukan hal yang mudah. Namun, itu harus tetap dilakukan agar permukiman kumuh tidak meluas. Permukiman kumuh yang berdiri di ruang atau lahan yang ilegal seperti di bawah jembatan, jembatan layang, di taman-taman atau ruang publik termasuk pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi, harus segera ditangani. Proses pembiaran dan penanganan secara sektoral terkadang menjadi sumber masalah yang berkepanjangan dalam pengelolaan kota.

Pengelola kota harus mampu menegakkan pengendalian tata ruang secara komprehensif. Koordinasi antar instansi pemerintah hingga tingkat kementerian seperti dinas pertanahan, perizinan bangunan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum harus terjalin seintensif mungkin, mulai perumusan perencanaan, implementasi, sistem monitoring hingga evaluasi. Ke depan, kordinasi menjadi tantangan semua stakeholder baik bagi pemerintah sebagai regulator dan fasilitator maupun pihak operator (swasta) serta komunitas di permukiman kumuh itu sendiri.

Bagaimana mungkin mewujudkan bebas kumuh di perkotaan, selama pembangunan sosial budaya dan berbagai kebijakan sosial hanya sebagai pelengkap bahkan tidak direncanakan dengan baik apalagi terpadu dengan perencanaan tata ruang. Ringkasnya, untuk mengatasi masalah permukiman kumuh di perkotaan, integrasi kebijakan pembangunan fisik, pembangunan sosial, serta kebijakan tata ruang merupakan syarat yang mutlak yang harus diadakan. Langkah ini perlu dikedepankan agar kelompok marginal dari strata bawah yang tinggal di permukiman kumuh di wilayah perkotaan tidak tereksklusi secara sosial dalam pembangunan perkotaan (urban development). (Suara Pembaruan)

Penulis adalah Ketua Jurusan dan Staf Pengajar Sosiologi Fisip Universitas Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: