Adie Prasetyo

Because History Must be Written

DPR Khianati Reformasi?

Posted by setyonegoro pada 26 Agustus 2010

Tidaklah elok politikus Senayan bersikap bagaikan kacang yang lupa akan kulitnya. Mereka muncul, lalu memiliki kekuasaan yang besar, berkat gelombang reformasi. Sungguh ganjil jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat kemudian melupakan semangat reformasi dengan menolak upaya menguatkan lembaga antikorupsi.


Sikap itu kentara sekali dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencucian Uang. Politikus dari partai-partai besar, seperti Golkar dan PDI Perjuangan, justru menentang pemberian fungsi tambahan bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Menampik wewenang PPATK menyelidiki kejahatan pencucian uang, mereka hanya ingin lembaga ini sekadar melaporkan hasil analisisnya seperti yang berlaku selama ini.

Sebagian besar politikus Senayan juga berkeberatan Komisi Pemberantasan Korupsi diberi wewenang menyelidiki sekaligus menyidik kasus pencucian uang. Padahal dalam draf RUU tersebut semula telah dimasukkan pasal yang memungkinkan kejahatan ini diusut bukan hanya oleh polisi, tapi juga oleh penegak hukum lain, termasuk KPK. Rumusannya kira-kira berbunyi: “Dalam hal ditemukan adanya indikasi pencucian uang, PPATK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik tindak pidana asal untuk dilakukan penyidikan.”

Penolakan itu akan membuat Undang-Undang Pencucian Uang yang baru hampir tak ada gunanya. Ketentuan yang diatur tak jauh berbeda dengan yang ada pada undang-undang sebelumnya, yakni UU No. 15/2002 dan UU No. 25/2003. Dalam dua undang-undang ini, pengusutan kasus pencucian uang dimonopoli oleh kepolisian. Boleh jadi, kejaksaan akan diberi wewenang pula lewat undang-undang yang baru, tapi tetap saja tak menjamin pemberantasan kejahatan ini akan lebih efektif.

Anggota Dewan seharusnya menyadari, selama ini baik kepolisian maupun kejaksaan kurang berhasil memerangi korupsi. Jika kasus pencucian uang hanya ditangani oleh mereka, bukankah berarti mengulang kegagalan yang sama? Kekhawatiran ini amat wajar lantaran hingga sekarang pun kasus rekening gendut perwira polisi tak diusut serius. Begitu pula kasus Gayus Tambunan, tidak dibongkar hingga ke perusahaan penyuap.

Sikap politikus Senayan yang cenderung menghambat pemberantasan korupsi itu tidak hanya sekali muncul. Sebelumnya, dalam kasus kriminalisasi dua pemimpin KPK, mereka juga lebih membela kepolisian. Anggota DPR sering pula mempersoalkan wewenang KPK menyadap orang yang diduga melakukan korupsi.

Tidaklah pantas anggota DPR bersikap seolah-olah hanya ingin menyelamatkan diri dari kemungkinan terjerat delik korupsi dan pencucian uang. Demokratisasi yang mereka nikmati tak akan banyak faedahnya bagi rakyat jika korupsi dibiarkan merajalela. Begitu pula kekuasaan besar yang dimiliki DPR. Kekuasaan ini baru bermanfaat bila diabdikan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Caranya antara lain dengan menegakkan hukum, termasuk memerangi korupsi dan pencucian uang.

Betapa malangnya rakyat di negeri ini bila anggota DPR hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri dan mengkhianati kepentingan yang lebih besar itu. (Tempo Interaktif)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: