Adie Prasetyo

Because History Must be Written

Cabut UU yang Disetir Asing

Posted by Ndaru Nusantara pada 31 Agustus 2010

Undang-undang yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia dan terbukti disusupi kepentingan asing harus direvisi atau ditinjau kembali, bahkan bila perlu dicabut supaya tidak merugikan bangsa ini.

Demikian pendapat Head of Campaigns Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Muhammad Teguh Surya dan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap dan anggota Komisi II Arif Wibowo.

Sementara pengamat politik Cecep Efendi berharap DPR memperkuat fungsi legislasi untuk mengkritisi rancangan undang-undang maupun peraturan perundang- undangan pengganti undang-undang (Perppu) yang diajukan pemerintah.

Mereka mengemukakan itu secara terpisah, Selasa (31/8), di Jakarta, menanggapi temuan yang menyebutkan ada sejumlah undang-undang yang penyusunannya disusupi oleh kepentingan pihak asing.

Teguh meyakini ada lobi-lobi kepentingan asing dan kelompok bermodal tertentu yang memiliki pengaruh untuk mengintervensi produk hukum di Indonesia. Di sektor transportasi, misalnya, indikasi kuat lobi-lobi dari perusahaan otomotif bisa saja terjadi.

“Hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah begitu lamban dalam merespon dan mengembangkan transportasi massal dan selalu membangun jalan baru yang konsekuensinya memicu pertambahan penggunaan moda transportasi pribadi,” tuturnya.

Menurut dia, sejumlah undang-undang yang disusupi kepentingan tertentu juga terlihat dalam UU Migas, sumber daya air, perkebunan, penanaman modal, UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Tata Ruang, serta mineral dan pertambangan.

”Sekarang sedang disiapkan UU Tanah untuk kepentingan umum sebagai tindak lanjut Perpres 36/2005. Hal ini bisa tergambar dari isi kebijakan tersebut yang sangat promodal dan memperlemah proteksi terhadap lingkungan dan hak masyarakat,” ungkapnya.

Secara terpisah Chairuman mengemukakan, perlu dibuka dan disampaikan kepada publik undang-undang mana saja yang telah disusupi kepentingan asing.

”Itu perlu supaya tidak ada kebingungan dalam masyarakat yang menimbulkan saling curiga dan saling tuding,” ucapnya.

Dia meminta Badan Intelijen Negara (BIN) agar membuka saja ke publik hasil temuannya. BIN harus menunjukkan dasar penilaiannyasehingga undang-undang tersebut yang ditengarai membawa kepentingan asing.

Menurut politisi dari Partai Golkar itu, kalau memang terbukti undang-undnag itu tidak berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia maka harus direvisi atau ditinjau kembali. ”Bila perlu dicabut supaya tidak merugikan masyarakat,” tukasnya.

Chairuman mengakui, DPR belum bisa berbuat apa-apa terkait informasi itu karena belum ada datanya. Dia berharap BIN bisa menyampaikan kepada DPR agar bisa ditindaklanjuti. “Kalau dalam rapat terbuka mungkin tidak bisa diumumkan karena sangat sensitif maka bisa dengan rapat tertutup. DPR dengan senang hati menerima temuan itu supaya bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Anggota DPR Eva Kusuman Sundari dari Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan, sejumlah undang-undang yang diterbitkan selama era reformasi dan diduga disusupi kepentingan asing, paling banyak terbit semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia menyebutkan sejumlah undang-undang yang mengadopsi kepentingan pihak asing, seperti UU No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, dan UU No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

“Meskipun banyak mendapat protes dari masyarakat, bahkan ada beberapa yang sempat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk judicial review, namun tetap diberlakukan,” katanya.

Dia mengkhawatirkan intervensi kepentingan asing tidak hanya merugikan negara tetapi juga menyengsarakan rakyat. Di sektor kelistrikan, misalnya, masyarakat semakin dibebani dengan kenaikan tarif dasar listrik, padahal aliran listrik masih sering padam.

Anggota Komisi II Arif Wibowo dari Fraksi PDI Perjuangan mengakui ada temuan yang mengatakan sejumlah undang-undang membawa kepentingan asing.

Dari kajian bersama timnya terhadap 145 UU, sekitar 70 persen di antaranya pro ke status quo dan pemilik modal. Oleh karena itu, dia meminta agar ada revisi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan rakyat Indonesia. “Revisi bergantung pada political will pemerintah dan DPR. Kalau keduanya tidak punya political will atau salah satunya tidak punya maka revisi tidak pernah terjadi,” tukasnya.

Sementara itu pengamat politik Cecep Efendi berharap DPR memperkuat fungsi legislasi untuk mengkritisi rancangan undang-undang atau Perppu yang diajukan pemerintah. “Caranya dengan memantau program apa yang dilahirkan melalui undang-undang tersebut, dan apakah ada pinjaman atau bantuan asing dalam program tersebut,” katanya.

Dia menyebutkan dua jenis bantuan yang diberikan pihak asing dan dapat saja dimanfatkan untuk menyusupkan kepentingan asing dalam pembuatan UU. Bantuan yang bersifat grant, merupakan dana hibah dari luar negeri. Sedangkan bantuan yang bersifat pinjaman (loan) terkadang menjadi alat untuk menekan pemerintah sehingga kepentingan asing bisa disusupkan.

“Tapi ada hal positif bahwa dengan keterlibatan asing, pemerintah didorong untuk transparan mengungkap dan menyosialisasikan rancangan undang-undang,” ujarnya. [J-11/R-14/J-9] (Suara Pembaruan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: