Adie Prasetyo

Because History Must be Written

Suwandi


Dua tahun sebelum Politik Etis diberlakukan oleh Pemerintahan Hindia Belanda, lahir seorang anak lelaki bernama Suwandi. Tepatnya pada bulan Oktober 1899, Suwandi lahir dari keluarga yang sederhana di Surakarta, Jawa Tengah. Masa kecilnya dilalui sama seperti anak-anak pada umumnya. Tidak ada hal yang menonjol dari sisi kepribadian Soewandi kecil, kecuali kegemarannya dalam belajar.

Suwandi lahir dan besar di zaman persimpangan. Ia menjadi saksi―sekalipun waktu itu mungkin ia belum memahami―terjadinya gelombang perubahan menuju apa yang disebut “zaman etis.” Sebagaimana kita pahami, sejak tahun 1830 Belanda benar-benar telah menguasai daerah jajahannya di Jawa. Untuk pertama kalinya, pada era tersebut, Belanda mampu mengeksploitasi dan menguasai pulau Jawa. Karena ancaman ini, di Surakarta, tempat di mana Suwandi lahir, pernah terjadi pemberontakan untuk melawan dominasi Belanda terhadap wilayah Kasunanan Surakarta. Dikabarkan pada 1842 lima orang pangeran dari Surakarta pergi meninggalkan kerajaan dan membangun kekuatan perlawanan. Tetapi mereka dapat ditangkap dalam tempo lima hari.

Masih menurut Ricklefs (2008), tahun 1830 sampai 1900 merupakan masa di mana Belanda benar-benar mencengkeramkan kekuasaannya, tidak hanya pada bentuk penundukan kerajaan-kerajaan, tetapi juga modernisasi sistem pemerintahan, penghapusan feodalisme bangsawan Jawa, termasuk di dalamnya menanamkan semangat baru kepada generasi muda, khususnya melalui kesempatan pendidikan. Mulai tahun 1878, telah didirikan Hoofdenscholen (sekolah untuk para kepala) serta sekolah-sekolah kejuruan dengan mata pelajaran di bidang hukum, tata buku, pengukuran tanah, dan lain-lain.

Inilah cikal bakal kebijakan “Politik Etis” Belanda yang secara resmi diberlakukan sejak 1901. Sejak saat itu, berdirilah sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Pada tahun 1903 mulai didirikan sekolah rendah yang dinamakan Volk School (Sekolah Desa) dengan masa belajar 3 (tiga) tahun yang kemudian dilanjutkan program Vervolg School (Sekolah Lanjutan) dengan masa belajar selama 2 (dua) tahun. Kemudian menyusul pada tahun-tahun berikutnya didirikan Meer Uitgebreid Leger Onderwijs (MULO), yakni sebuah sekolah yang jenjangnya setingkat dengan SMP. Selain itu, didirikan pula program Algemeene Middelbare Scholl (AMS) yang jenjangnya setingkat SMA.

Suwandi sendiri memulai masa pendidikannya dengan bersekolah di Sekolah Desa, kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjutan. Setelah menamatkan Sekolah Lanjutan, Suwandi meneruskan pendidikan di MULO selama 3 (tiga) tahun. Karena prestasinya yang membanggakan, ia lantas memilih untuk melanjutkan ke Sekolah Pangreh Praja (OSVIA) di Madiun. Pada tahun 1917, Suwandi berhasil mendapatkan ijasah dari OSVIA, lantas bekerja sebagai klerk (pekerja kasar) pada Kementrian Pengajaran Belanda di Jakarta. Di sela-sela waktu kerjanya, ia masih menyempatkan diri mengikuti kuliah di sebuah sekolah tinggi mengambil jurusan hukum. Pada tahun 1923 Suwandi berhasil menamatkan kuliah di jurusan hukum dan mendapat gelar Meester in de Rechten (SH).

Tak berhenti di situ, Suwandi pun menyabet ijasah notaris. Bahkan, ia tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang lulus ujian lengkap hingga mendapatkan gelar notaris. Berbekal kepintaran akademis tersebut, karir Suwandi lamban laun makin menanjak. Kendati ia berasal dari kalangan profesional (non partisan), berbekal ketekunan dan kerja kerasanya, Suwandi mencapai titik karir tertinggi sebagai menteri. Pada Kabinet Sjahrir I (1945-1946), Suwandi dipercaya menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Karir sebagai Menteri Kehakiman kemudian berlanjut pada Kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946-2 Oktober 1946). Pada periode Kabinet Sjahrir III (1946-1947), Suwandi justru dipercaya sebagai Menteri Pengajaran (sekarang Menteri Pendidikan) menggantikan Todung Sutan Gunung Mulia.

Ejaan Suwandi
Mengapa Suwandi tiba-tiba dipercaya menjadi Menteri Pendidikan? Padahal, sebagaimana jamak diketahui, Suwandi adalah seseorang yang ahli hukum. Sebagai bukti ahli hukum, kita dapat lihat jabatannya pada Kabinet Sjahrir I dan II ketika ia dipercaya menjadi Menteri Kehakiman.
Setelah menelusuri pustaka sejarah, ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, periode di mana Suwandi menjabat sebagai menteri merupakan masa di mana republik sedang melakukan revolusi. Ketegangan-ketegangan sosial dan politik yang diiringi oleh memburuknya ekonomi menyebabkan konsentrasi revolusi menjadi terpecah. Di satu sisi, pemerintahan yang terbentuk bermaksud melakukan pembenahan-pembenahan, terutama dalam hal pengaturan birokrasi dan pemerintahan. Akan tetapi, di sisi lain dihadapkan pada persoalan yang tak kalah genting, terutama ancaman agresi militer Belanda yang di kemudian hari memuncak pada tahun 1948. Karena hal tersebut, sangatlah sulit pada masa-masa itu menemukan orang yang pandai, terkhusus orang yang setia kepada republik. Suwandi, dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai orang pandai dan dapat menjaga kesetiaannya terhadap republik.

Kedua, sekalipun demikian, bukan berarti Suwandi meminggirkan tugas dan kewajiban yang diembankan di Kementrian Pengajaran. Ada dua hal penting yang dilakukan Suwandi kala itu, yakni menyusun Rencana Pelajaran Sekolah Rakyat dan memperjuangkan perubahasan ejaan bahasa Indonesia.
Terkait dengan penyusunan Rencana Pelajaran Sekolah Rakyat, pada tahun 1948 Suwandi membentuk Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dengan penulis Soegarda Poerbakawatja. Salah satu hasil panitia ini adalah rumusan tujuan pendidikan, yakni “Mendidik warga negara yang sejati, sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk warga negara dan masyarakat.”

Pengertian “warga yang sejati” dapat dijabarkan sifat-sifatnya dalam pedoman bagi guru-guru yang dikeluarkan oleh Kementerian PP dan K pada tahun 1946, yaitu: (1) Berbakti kepada Tuhan YME. (2) Cinta kepada alam. (3) Cinta kepada negara. (4) Cinta dan hormat kepada ibu-bapak. (5) Cinta kepada bangsa dan kebudayaan. (6) Keterpanggilan untuk memajukan negara sesuai kemampuannya. (7) Memiliki kesadaran sebagai bagian integral dari keluargadan masyarakat. (8) Patuh pada peraturan dan ketertiban. (9) Mengembangkan kepercayaan diri dan sikap saling hormati atas dasar keadilan. (10) Rajin bekerja, kompeten dan jujur baik dalam pikiran maupun tindakan. Formulasi cita-cita ini menunjukkan bahwa pendidikan ketika itu lebih menekankan pada aspek penanaman semangat patriotisme.

Erat kaitannya dengan semangat patriotisme ini, Suwandi juga melakukan perubahan ejaan bahasa Indonesia, yang dikenal dengan ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Perubahan ejaan ini dimaksudkan untuk mendekonstruksi nilai dan wacana yang terkandung dalam ejaan Van Ophuijsen yang diberlakukan sejak tahun 1901. Kehendak untuk mengubah ejaan ini susungguhnya sudah muncul dalam Konggres Bahasa Indonesia I tahun 1938 di Solo. Sembilan tahun kemudian, ketika Suwandi menjabat sebagai Menteri PP dan K, keinginan tersebut dapat terwujud. Ketetapan ini tercatat dalam Putusan Menteri PP dan K Tanggal 15 April 1947. Perubahan tersebut terlihat, antara lain, seperti di bawah ini:

Ejaan Van Ophuijsen 1901 : boekoe, ma’lum, ‘adil, mulai, masalah, tida’ pende’
Soewandi : buku, maklum, adil, mulai, masalah, tidak, pendek.

Selain memperjuangkan ejaan bahasa Indonesia yang baku, tercatat Suwandi juga melakukan terobosan-terobosan lain semasa kepemimpinannya yang singkat. Suwandi turut memperjuangkan meningkatnya lembaga-lembaga pendidikan. Sebelum tahun 1946, jumlah anak yang memasuki dunia pendidikan masih di bawah 1 juta. Kemudian, jumlah tersebut meningkat kembali pada tahun 1947 menjadi 1,5 juta anak (Ricklefs: 2008).

Penelusuran terhadap perjalanan hidup Suwandi sampai pada kesimpulan bahwa sejatinya ia adalah seorang ahli hukum. Ia menggeluti dunia hukum sejak lulus dari OSVIA Madiun, karirnya sebagai pekerja kasar di Kementrian Pengajaran Belanda, hingga puncak karirnya sebagai Menteri Kehakiman. Bahkan, setelah purna jabatan pun, ia membuka kantor notaris di Jakarta. Di sisi lain, pengangkatan Suwandi menjadi Menteri Pengajaran pada Kabinet Sjahrir III memang membuka ruang kritik bagi karirnya. Karena dunia pendidikan bukan merupakan keahliannya, maka usaha-usaha untuk memajukan pendidikan pada masa itu menjadi kurang berkembang. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: